Sampai Bertemu di OTN 2019

Sampai Bertemu di OTN 2019

Pengurus pgri siap mensukseskan otn 2019. Dokpri

Sampai bertemu di OTN 2019.

Kegiatan Olimpiade TIK Nasional (OTN) 2018 di hotel Mahajaya Denpasar Bali sudah usai. Ada yang gembira karena menang dan ada yang bersedih karena kalah. Hal itu menjadi biasa dalam sebuah lomba. Kalah dan menang itu pasti dan kita dipaksa untuk menerimanya dengan lapang dada.

Tahun depan persiapkan diri dengan baik. Bapak dan ibu guru pendamping segera latih semua siswanya dengan lebih baik lagi. Persiapkan siswa untuk mengikuti 9 lomba. Semoga tahun depan kita bisa menambahkan 1 lomba lagi yaitu lomba membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan smartphone.

Perkembangan TIK begitu cepat dan pesat. Kita tidak hanya mampu menggunakannya saja tetapi juga menguasainya dengan baik. Oleh karena itu, ilmu informatika juga harus dikuasai agar kita mampu menguasai teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Era revolusi industri 4.0 mewajibkan kita untuk mengikutinya, dan kita dituntut untuk mengikuti perkembangannya.

Selama 4 hari berada di denpasar bali, saya berdecak kagum dengan kehebatan para siswa dari seluruh Indonesia. Semoga tahun depan akan lebih banyak peserta yang ikut dengan hadiah lomba yang lebih baik lagi. Semakin banyak sponsor yang tertarik dalam melaksanakan kegiatan olimpiade tik nasional.

Panitia OTN meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan OTN dari tanggal 17 sampai 19 November 2018 ada kesalahan yang tidak kami sengaja. Mohon maaf bila pelayanan kami kurang memuaskan. Sertifikat yang belum diterima akan segera kami kirimkan.

Semoga tahun depan lebih banyak yang menjadi relawan yang rela untuk tidak dibayar agar bangsanya maju di bidang TIK. Mari kita semua melakukan gerakan turun tangan agar TIK bisa dikuasai anak-anak bangsa ini. Kita pun menjadi macan asia yang disegani bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Sumber . Kompas.com

CALON GURU HARUS KUASAI 2 MATA PELAJARAN, PROGRAM MAYOR DAN MINOR?

CALON GURU HARUS KUASAI 2 MATA PELAJARAN, PROGRAM MAYOR DAN MINOR?

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong agar lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) untuk mendidik guru agar bisa menguasai minimal dua mata pelajaran (mapel). 

Diharapkan, guru di sekolah pun bisa mengajar lebih dari satu mapel. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, Kemendikbud meminta kampus-kampus pencetak guru untuk menyelenggarakan pendidikan mayor minor. 

Hal ini artinya, jika calon guru mengambil jurusan bahasa Indonesia maka harus juga menguasai bahasa Ing gris atau bahasa asing lainnya. “Kita dorong LPTK bisa menyelenggarakan pendidikan mayor minor sehingga ketika di lapangan maka keahlian tambahan guru ini bisa dimanfaatkan,” katanya seusai rapat koordinasi (rakor) Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan di Jakarta kemarin. 

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjelaskan, program mayor minor yang dimaksud adalah seorang guru sejak awal dibina untuk bisa menguasai lebih dari satu keahlian, sehingga peran guru tersebut dapat dimaksimalkan. 

Selanjutnya, Muhadjir juga menegaskan bahwa program mayor-minor yang dimaksud ini dalam satu rumpun ilmu. Tujuannya agar bisa linier dan ketika mengajar maka kedua keahlian tersebut diakui semua dan dapat dihitung untuk mendapatkan sertifikasi. 

Guru besar Universitas Negeri Malang ini menjelaskan, keahlian ganda guru ini sangat di perlukan sebab selama ini yang membuat kekurangan guru adalah keadaan di mana satu guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Kalaupun mau mengajar lebih dari satu mata pelajaran," ujarnya, akan di katakan tidak linier dan tidak diakui. 

“Program mayor dan minor ini sejalan selaras dengan Program Pendidikan Ganda yang telah dijalankan oleh SMK untuk mengatasi kekurangan guru produktif,” jelasnya. 

Dia menyampaikan, program mayor-minor ini selain untuk memaksimalkan peran guru, juga untuk memenuhi kewajiban guru melaksanakan tatap muka delapan jam selama lima hari kerja layaknya aparatur sipil negara (ASN). Delapan jam mengajar ini pun, wajib dipenuhi para guru agar mereka bisa mendapatkan tunjangan profesi. 

“Dengan begitu, saya berharap agar tidak ada lagi guru yang sudah mempunyai sertifikat tetapi tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi karena tidak bisa memenuhi 24 jam tatap muka,” ujarnya. 

Terkait dengan usulan calon guru harus memiliki keahlian ganda ini sudah disampaikan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) Mohamad Nasir. Mendikbud menyampaikan, surat resminya akan segera dikirim. 

Isinya tidak hanya tentang program mayor-minor, tetapi juga rasionalisasi LPTK agar tidak ada kelebihan guru. Sementara itu, melalui program PINTAR (Pengembangan Inovasi Kualitas Pembelajaran), bersama IAIN Samarinda dan Universitas Mulawarman, Tanoto Foundation me latih 26 kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas, staf Kementerian Agama (Kemenag), dan dinas pendidikan Samarinda tentang manajemen sekolah yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. 

Dekan FKIP Universitas Mulawarman Amir Masruhim mengatakan, pelatihan seperti ini memang sangat diper lukan. Sekolah menurutnya harus mempersiapkan anak-anak semenjak dini menghadapi era Industry 4.0. 

“Diketahui era Industri 4.0 adalah era kecepatan tinggi dan kecanggihan yang membutuhkan inovasi dan kreativitas. Kita harus mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi era ini semenjak dini,” ujarnya saat membuka kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison, Samarinda, Kalimantan Timur. 

Para peserta dikenalkan dengan pembelajaran aktif dengan memakai Strategi Mikir (mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi). Ini merupakan sebuah strategi pembelajaran yang memudahkan guru untuk menyusun perencanaan pembelajaran yang menyenangkan dan mengaktifkan siswa. 

Selain itu, mereka juga difasilitasi untuk mengetahui lebih dalam strategi menyupervisi pembelajaran, manajemen berbasis sekolah, menggerakkan budaya baca dan menulis praktik secara baik.

Sumber : sindonews.com

FKK2I: Kok Kepala BKN Bela Peserta Tes CPNS Gagal?

FKK2I: Kok Kepala BKN Bela Peserta Tes CPNS Gagal?

jpnn.com - Ketua Forum Komunikasi Kategori 2 Indonesia (FKK2I) Iman Supriatna mengkritisi pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana soal pengisian formasi CPNS kosong.

Pernyataan kepala BKN pusat bahwa peserta tes CPNS umum yang tidak lolos akan dibuatkan perangkingan dengan alasan untuk mengisi kekosongan guru dan di kesehatan adalah keliru.

"Ada kepentingan apa kepala BKN sampai mau membela peserta tes CPNS jalur umum mati-matian dengan membuat perangkingan," tanya Iman dengan nada heran kepada JPNN, Minggu (18/11).

Dia melanjutkan, apakah kepala BKN tidak melihat atau buta hatinya bahwa selama ini dari dulu baik pendidik atau kesehatan banyak diisi honorer. Kenapa baru sekarang ada pengakuan kekurangan guru dan kesehatan.

"Maaf pak, apakah kami honorer ini dianggap tidak profesional sehingga bapak tetap akan memaksakan meluluskan peserta tes CPNS 2018 yang sudah jelas gagal dan tidak mampu mencapai nilai yang sudah ditentukan," ucapnya.

Saat ini, lanjutnya, seluruh honorer berharap semoga langkah kepala BKN ini tidak keliru sehingga tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

Jangan karena memegang jabatan penting, bisa sewenang-wenang membuat aturan sendiri. Buka mata dan lihatlah banyak honorer yang sudah mengabdikan diri kepada negara ini dan sudah banyak menghasilkan putra-putri yang berguna bagi negara.

"Semoga ini menjadi pertimbangan kepala BKN sekaligus pemerintah," tandasnya.

Sumber : jpnn.com

Bagaimana peluang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tahun ini?

Bagaimana peluang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tahun ini?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur, berencana mendata kembali jumlah tenaga honorer yang belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Indonesia. Pendataan ini seiring dengan semakin maraknya keluhan tenaga honorer yang tidak kunjung diangkat menjadi PNS.

"Yang jelas dalam aturan PP nya kan sudah ada kemarin. Jadi jumlah yang diangkat pegawai honor sampai saat ini mengkuti aturan 2014 sudah 1 juta lebih. Harusnya sudah selesai masalahnya. Nah sekarang, ternyata belum. Makanya sekarang kita data lagi," ujar Menteri Asman di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (26/3).

Menteri Asman mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengkaji kriteria pegawai yang dikategorikan sebagai tenaga honorer. "Apakah dia benar-benar pegawai honor atau bukan. Karena ada yang mengaku-ngaku honor. Ada yang benar-benar honor. Sekarang lagi kita data," jelas Menteri Asman.

Selain mengkaji kriteria honorer pihaknya juga akan menggali informasi dari instansi terkait mengenai penetapan honorer. Termasuk pejabat yang menetapkan pegawai tersebut merupakan pegawai honor.

"Lagi kita data, siapa yang mengangkat dulu. Kemudian pejabat pegawainya dulu yang mengangkat siapa. Kalau berapa tahun masuk, tidak dalam kategori pegawai honor. Kan, ada juga yang mengaku honor. Maka dari itu, kita data dengan baik supaya tidak salah," jelasnya.

Menteri Asman belum dapat memastikan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dapat dilakukan tahun ini. "Kita tidak bisa memastikan karena datanya belum ada. Jangan pakai perasaan dulu. Belum ada langkah kesitu kita fokus dulu kriterianya. Itu kita susun. Nanti ada PP mengatur itu," tandasnya.

Untuk diketahui, beberapa bulan lalu, kurang lebih 5.200 guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer se-Indonesia berharap agar mereka segera diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kami ingin Presiden Joko Widodo mau menemui kami, sebentar juga tidak apa-apa. Kami ingin aspirasi guru honorer bisa dibawa untuk selesaikan masalah guru honorer di Indonesia," kata Sekjen Front Pembela Honorer Indonesia, MN Rambe, di Bekasi.

Permintaan itu disampaikannya melalui aksi penyambutan kedatangan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri peringatan Hari Guru Nasional di Stadion Patriot Chandrabaga, Kota Bekasi, Sabtu pagi.

Ribuan guru honorer itu berjajar di pinggir Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, dengan membentangkan spanduk ucapan selamat datang serta pesan tertulis terkait harapan mereka diangkat sebagai calon ASN.

Spanduk tersebut bertuliskan "Pak Jokowi Tolong Temui Kami 5 Menit Pendukungmu", "Angkat Kami Menjadi Calon ASN".

Rambe mengatakan, persoalan guru honorer hampir di setiap daerah di Indonesia belum pernah terselesaikan dengan baik sejak 2005. "Bahkan sudah ada anggota kami bekerja sebagai guru honorer sejak 25 tahun lalu sampai sekarang belum ada pengangkatan," katanya.

Pendidikan Selandia Baru Terbaik Dunia, Ini Bedanya dengan Indonesia

Pendidikan Selandia Baru Terbaik Dunia, Ini Bedanya dengan Indonesia

Ilustrasi Pendidikan (Foto: Shutterstock)

Dikenal sebagai negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Selandia Baru memiliki jurusan dan program pendidikan yang beragam dan berkualitas.

Melalui Education New Zealand (ENZ), Selandia Baru berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar berkualitas tinggi bagi setiap pelajarnya. Selain itu, pentingnya penekanan pelatihan praktis akan membuat para pelajar termasuk dari Indonesia lebih siap berkarir atau bahkan membangun bisnis sendiri.

Dua alumni lulusan University of Auckland, Jan Ramos Pandi dan Fin Kasali mengutarakan perbedaan kurikulum pembelajaran di New Zealand dengan di Indonesia.

“Perbedaanya kalau di sana lebih sering praktek, teori juga ada di kelas dan kesempatan internship-nya mudah. Yang penting balance antara praktek dan teori,” ujar Ramos di acara Media Gathering ENZ, Senopati, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Selain itu, kata Ramos, soal sistem pendidikan untuk mahasiswa di New Zealand dengan di Indonesia juga ada perbedaan. “Di sana (New Zealand) terlebih lagi kalau kita sakit berat, kita dapat gunakan visa student untuk health insurance, free diterima gratis tanpa biaya oleh rumah sakit di New Zealand.” tambah Ramos.

Dia pun menceritakan pengalamannya ketika jatuh sakita akibat mengikuti kegiatan organisasi pecinta alam di kampusnya. Ketika itu, cerita Ramos, dirinya segara dilarikan ke rumah sakit.

“Pihak rumah sakit di New Zealand tahu bahwa Ramos merupakan seorang mahasiswa dan cukup menujukkan visa student sehingga tidak dipungut biaya sama sekali,” ujarnya.

Sementara itu, Fin Kasali mengungkapkan, perbedaan kurikulum di Indonesia dan New Zealand. Menurutnya, hubungan pertemanan di Selandia Baru sangat baik dan tidak membedakan satu sama lain atau beda negara, sehingga semua fakultas dan jurusan di universitas tersebut bergabung.

“Kalau di sana semua jurusan bergabung menjadi satu untuk menyatukan pendapat, membahas isu-isu dan pendapat tersebut dapat menyelesaikan masalah,” ujar Fin.

Cek Nama Lolos Hasil Tes Seleksi SKD Kemenkumham CPNS

Cek Nama Lolos Hasil Tes Seleksi SKD Kemenkumham CPNS

Cek Nama Lolos Hasil Tes Seleksi SKD Kemenkumham CPNS | pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terbaru tentang pengumuman hasil Tes seleksi SKD Kemenkumham bagi peserta yang sudah melaksanakan Tes SKD diharapkan mengecek di akun masing - masing melalui laman resmi sscn.bkn.go.id
Cek Nama Lolos Hasil Tes Seleksi SKD Kemenkumham CPNS
Pengumuman hasil tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bagi pelamar yang sebelumnya lolos di seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) merilis kabar terbaru soal hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk CPNS 2018.

Kabar ini setidaknya memberikan harapan bagi peserta tes SKD CPNS Kemenkumham 2018 yang telah menunggu hasil SKD.

Untuk mengecek hasil Tes SKD Kemenkumham silahkan KLIK DISINI
Laman Resmi Website sscn.bkn.go.id

Demikian informasi yang saya bagikan semoga peserta CPNS bisa lolos kemudian mengikuti tahap selanjutnya dan semoga informasi ini semoga bermanfaat.

KABAR GEMBIRA...GURU NON PNS BERKESEMPATAN MENDAPAT TUNJANGAN INSENTIF DARI PUSAT DENGAN SYARAT

KABAR GEMBIRA...GURU NON PNS BERKESEMPATAN MENDAPAT TUNJANGAN INSENTIF DARI PUSAT DENGAN SYARAT

Kabar gembira bagi rekan-rekan Guru Non PNS karena berkesempatan untuk memperoleh Tunjangan Insentif dari pusat, tentunya dengan memenuhi berbagai persyaratan.

Berikut ini adalah berkas Petunjuk Teknis Pemberian Insentif  dari pusat untuk Guru Bukan Pegawai  

Negeri Sipil (Non PNS), tentunya juga memerlukan beberapa syarat yang perlu bapak ibu cukupi,

Syarat penerima tunjangan insentif guru non pns dari pusat Ini Syarat Guru Penerima Insentif Pusat

Guru tetap non PNS yang diselnggarakan pemerintah/ pemda dan atau masyarakat dan belum memiliki sertifikkat pendidik :

1. Berpendidikan minimal S1/DIV kecuali di daerah khusus.

style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">2. Bagi guru bantu minimal berpendidikan D2 dan memiliki NIGB

3. Terdata dalam dapodik baik itu dapodik PAUD DIKMAS, Dapodikdas, maupun Dapodikmen Tentunya Memiliki NUPTK

4. Beban kerja minimal 24 jam pelajaran

5. Diutamakan guru yang mengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dibuktikan dengan surat keterangan Kepsek dan diverifikasi Disdik Kab/kota. 

6. Diutamakan bagi guru yang memiliki masa kerja pengabdian minimal 10 tahun

Sumber : http://www.bangmuning.net